banner 728x90

Gugatan Pilkada Kukar, LSM LIRA Minta Keputusan DKPP Jadi Bahan Rujukan Mahkama Konstitusi

  • Bagikan
banner 728x90
Menurut Jusuf Rizal sebagaimana  hasil sidang DKPP, Rabu (10/2/2021) telah memberhentikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kutai Kartanegara (Kukar) Erliando Saputra atas pelanggaran Pilkada Kukar yang menolak melaksanakan Rekomendasi Bawaslu RI. 



banner 728x90

Jakarta – Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat), HM. Jusuf Rizal meminta kepada Mahkamah Konstitusi (MK) agar dalam memutuskan gugatan Pilkada Kutai Kartanegara (Kukar), hasil keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dapat dijadikan rujukan.

Menurut Jusuf Rizal sebagaimana  hasil sidang DKPP, Rabu (10/2/2021) telah memberhentikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kutai Kartanegara (Kukar) Erliando Saputra atas pelanggaran Pilkada Kukar yang menolak melaksanakan Rekomendasi Bawaslu RI. 

Adapun rekomendasi Bawaslu RI adalah membatalkan pencalonan Edi Darmansyah dalam Pilkada Kukar karena dinilai telah melakukan pelanggaran  Pilkada Pasal 71 Ayat 3 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan merekomendasikan KPU untuk membatalkan pencalonan Edi.

Namun Erliando Saputra bukannya menindaklanjuti hasil Rekomendasi Bawaslu RI, tetapi justru memberikan karpet merah kepada Edi Darmansyah dan diduga melalui kebijakannya menyingkirkan kandidat lain sehingga Pilkada hanya satu calon dan melawan Kotak Kosong

“Jadi dengan adanya keputusan DKPP yang telah menilai dan memberhentikan Ketua KPU Kukar, Erliando Saputra maka jelas gugatan LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) di MK memiliki dasar yang kuat terhadap adanya pelanggaran Pilkada yang dilakukan secara Sistimatis, Terstruktur dan Masif. Untuk itu maka hasil penetapan Pilkada Kukar oleh KPU Kukar batal demi hukum,” tegas Jusuf Rizal yang juga Ketum Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI) itu kepada media di Jakarta

Sidang DKPP

Sidang pembacaan keputusan pemberhentian Ketua KPU Kukar, Erliando Daputra oleh DKPP dipimpin oleh Ketua DKPP Prof. Muhammad yang bertindak sebagai Ketua Majelis, didampingi Anggota DKPP sebagai Anggota Majelis, masing-masing Dr. Alfitra Salamm, Prof. Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, S.IP,M.IP dan Dr. Ida Budhiati. 

Selain itu DKPP juga menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada anggota KPU yakni Novan Surya Gafilah, Purnomo, Muhammad Amin, dan Yuyun Nurhayati.

Mereka dinilai tidak berintegrasi dan profesional karena tidak segera menindaklanjuti rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menyatakan Edi Damansyah terbukti Pasal 71 Ayat 3 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan merekomendasikan KPU untuk membatalkan pencalonan Edi.

Dalam perkara ini, Komisioner KPU RI juga masuk dalam jajaran teradu yakni Arief Budiman, Hasyim Asyari, Ilham Saputra, Viryan Saputra, Pramono Ubaid Tanthowi, dan I Dewa Kadek Wiarsa Raka Sandi. Demikian pula jajaran KPU Provinsi Kalimantan Timur yakni Rudiansyah, Eva Rosita, Muh Hasan, Fahmi Idris, Suardi.

Namun, mereka dinyatakan tidak melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu.

DKPP meminta nama mereka sebagai jajaran KPU rehabilitasi dan meminta KPU untuk melaksanakan putusan paling lambat tujuh hari setelah putusan dibacakan.

banner 728x90
  • Bagikan
banner 728x90

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *